Pejabat Korea Selatan Mengusulkan Kerja Sama Lebih Besar untuk Peraturan Crypto Global

Berita Crypto: Seorang pejabat dari Badan Pengawas Keuangan Korea Selatan (FSS) telah mengusulkan kerjasama internasional yang lebih besar antara regulator untuk peraturan crypto dan Initial Coin Offering (ICO), saluran berita lokal Asia Economic TV melaporkan Jumat, 7 September.

Yoon Suk-heun, gubernur FSS, membuat pernyataan tentang potensi kerja sama lebih banyak selama upacara pembukaan Konferensi Pengawas Keuangan Terpadu ke-20 (IFSC) yang diadakan di Seoul Kamis, 6 September, dan hidari oleh pejabat dari 15 negara.

Pejabat Korea Selatan menekankan bahwa tujuan tujuan utama negara adalah untuk “meningkatkan transparansi dalam transaksi untuk mencegah kegiatan ilegal.” Sebagaimana laporan TV Asia Economic, Yoon Suk-Heun mendesak perlunya koordinasi internasional, termasuk berbagi informasi di antara negara-negara, dalam persiapan untuk risiko pencucian uang yang dapat meningkat ketika produk atau layanan keuangan baru muncul.

Gubernur FSS juga menyebutkan bahwa regulasi cryptocurrency harus menyertakan sistem perlindungan konsumen dan pengendalian internal perusahaan pembiayaan.

IFSC adalah organisasi yang mengawasi industri keuangan termasuk bank, keamanan dan perusahaan asuransi. Korea Selatan, Jepang, Australia, Singapura, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Austria, Swiss, Norwegia, Swedia, Hongaria, Islandia, Denmark, dan Irlandia adalah anggota ISFC.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, Korea Selatan sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk mengintegrasikan cryptocurrency dan blockchain ke berbagai layanan. Para pejabat negara telah mengunjungi Crypto Valley di Swiss untuk mendapatkan pemahaman tentang teknologi, sementara anggot mengatur pasar crypto. Pada bulan Agustus, pemerintah mengeluarkan pertukaran mata uang crypto dari undang-undang yang mengatur bisnis ventura, tulis CoinTelegraph.