Terlambat: Kekurangan Regulasi India Menyakiti Pertukaran Cryptocurrency

Awal bulan ini, CCN melaporkan bahwa Securities and Exchange Board of India (SEBI) mengirim pejabat pemerintah ke Jepang dan Swiss untuk lebih memahami Bitcoin dan peraturan terkait crypto sebelum sidang mahkamah agung tentang larangan perdagangan crypto yang diberlakukan oleh bank sentral negara itu.

Pada saat itu, banyak investor di India yang optimis terhadap maksud SEBI untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan tentang standar global pada regulasi cryptocurrency dengan bekerja sama erat dengan pejabat di Jepang, pasar pertukaran mata uang cryptocurrency terbesar di dunia.

Tapi, sebuah kasus dapat dibuat bahwa sudah terlambat bagi regulator di India untuk menyelamatkan pasar pertukaran mata uang cryptocurrency lokal.

Pertukaran Bitcoin, Zebpay Resmi Tutup

Pada tanggal 28 September, Zebpay secara resmi menutup pertukaran mata uang cryptocurrency populer di India, tidak dapat memperoleh layanan perbankan apa pun dari bank komersial dan lembaga keuangan di negara itu setelah larangan selimut yang diberlakukan oleh bank sentral.

“Penertiban pada rekening bank telah melumpuhkan kemampuan pelanggan kami, dan pelanggan, untuk bertransaksi bisnis secara berarti. Pada titik ini, kami tidak dapat menemukan cara yang masuk akal untuk melakukan bisnis pertukaran mata uang crypto,” kata tim Zebpay.

Keputusan Zebpay untuk menghentikan layanannya di India adalah monumental, bukan hanya karena statusnya sebagai salah satu dari tiga platform perdagangan Bitcoin yang paling banyak digunakan dan terpercaya di wilayah tersebut tetapi kesabarannya dalam menangani kebijakan praktis yang diterapkan oleh otoritas keuangan lokal.

Selama beberapa tahun terakhir, Zebpay, sebagai pertukaran Bitcoin terkemuka di India, secara proaktif telah menetapkan standar industri termasuk sistem Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) untuk memastikan bahwa bursa dapat memberikan informasi yang relevan kepada pemerintah meskipun kurangnya peraturan.

Sandeep Goenka, co-founder ZebPay, yang memiliki jutaan pengguna dalam aplikasi mobile-nya, menyatakan pada bulan Februari bahwa perusahaan sepenuh hati menyambut kesediaan pemerintah untuk menghilangkan kemungkinan memanfaatkan pertukaran dan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum untuk mencuci uang oleh kelompok kriminal dan bahwa platform perdagangan lokal akan menerapkan solusi yang diperlukan untuk membantu pemerintah.

Goenka berkata pada saat itu:

“Setiap warga negara dan bisnis di negara ini harus memainkan peran mereka dalam menghilangkan pembiayaan kegiatan tidak sah, terlepas dari apakah pembiayaan tersebut dialkukan dengan menggunakan alat pembayaran yang sah, cryptocurrency, emas atau media lainnya. Kami menyambut langkah ini oleh pemerintah dan ingin dengan sepenuh hati mendukung pemerintah dalam langkah ini. Kami mendorong pemerintah untuk bekerja dengan anggota kami, karena kami berkomitmen untuk mendeteksi, melaporkan, dan menghilangkan transaksi yang mencurigakan dengan cara yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh lembaga lain.”

Hal ini membutuhkan sumber daya tambahan, modal, dan pengembangan kerja untuk mengintegrasikan sistem KYC dan AML yang ketat untuk menciptakan proses yang mulus bagi pemerintah untuk menangani transaksi mencurigakan dari sumber yang tidak dikenal. Zebpay, Unocoin, dan bursa terkemuka lainnya di India secara sukarela mengintegrasikan solusi ini untuk menetapkan standar di pasar crypto lokal.

Namun, Zebpay, yang telah mendukung agenda pemerintah, terpaksa menutup usahanya karena bank menolak pertukaran dan menolak layanan apa pun untuk bisnis terkait crypto.

India akan Terpencil

Sikap pemerintah India dalam penundaan dalam mengatur pasar cryptocurrency cukup jelas; ia percaya bahwa segera  setelah ia mengatur pasar lokal, bisnis akan datang dan pasar crypto India akan berkembang.

Malta, Swiss, Busan, Seoul, Jepang, dan Perancis telah memfokuskan diri pada pembuatan peraturan yang ramah bagi startup crypto untuk membawa pertukaran terkemuka dan proyek-proyek blockchain ke wilayah mereka. Setelah pertukaran lokal meninggalkan pasar india, akan sulit bagi negara untuk menghidupkan kembali pasar crypto dan blockchain lokalnya dan mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, jika pemerintah terus mengejar pendekatan untuk menekan perusahaan yang sudah ada, agar industri lokal pulih.