Regulasi Crypto Baru Untuk Singapura Telah Mendapat Dukungan dari Bank Sentral

Regulasi crypto baru yang disarankan oleh organisasi nirlaba Singapura telah mendapat dukungan dari bank sentral negara tersebut, Bank of Singapore.

Praktek tersebut dialamatkan untuk penyedia pembayaran aset digital yang berisi aturan baru yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi penyedia solusi crypto di negeri Singa tersebut.

Dan sekarang, saran yang disebutkan dalam dokumen tersebut telah didukung oleh Bank of Singapore.

Grup nirlaba ini dikenal sebagai ‘The Association of Cryptocurrency Enterprises and Start-up Singapore’ yang mempelajari perkembangan terkait blockchain. Ada lebih dari 400 anggota di dalam organisasi yang berasal dari beberapa latar belakang crypto dan blockchain.

Inisiatif ini mendapat dukungan dari ‘Monetary Authority of Singapore’ yang mengambil bagian aktif dalam saran-saran yang ditampilkan.

Regulasi crypto baru untuk Singapura mencakup bantuan kepatuhan peraturan dan meningkatkan perilaku bisnis crypto di negara tersebut. Selain itu, Association of Banks in Singapore (ABS) juga memberikan saran dan informasi yang berharga.

Anson Zeall, dari ACCESS, pun mengungkapkan perihal perkembangan ini dalam cuitan Twitter-nya:

“Sudah 2 tahun mengerjakan Kode Praktik dan akhirnya, kami meluncurkannya. Banyak yang telah terjadi dalam 2 tahun, termasuk pedoman Aset Virtual @FATFNews yang diterbitkan pada Juni 2019, yang dibentuk @idaxaofficial pada KTT @ V20Osaka pada KTT para pemimpin G20 di Osaka.”

Undang-Undang Layanan Pembayaran Singapura mengatakan bahwa bisnis terkait crypto harus mendapatkan lisensi untuk beroperasi di negara tersebut. Tindakan itu diperbarui beberapa bulan lalu.

Undang-undang crypto baru untuk Singapura bertujuan untuk memenuhi persyaratan UU tersebut sambil meningkatkan standar kepatuhan untuk semua bisnis terkait crypto.

Secara khusus, panduan baru ini menekankan pada anti pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris. Ini memberikan pendekatan standar untuk mengatasi ancaman kegiatan pembiayaan ilegal melalui peningkatan praktik KYC (Know Your Customer).

Anson Zeall pun menyatakan bahwa panduan ini bertujuan untuk membantu bisnis pembayaran virtual lokal dan internasional dengan memfasilitasi mereka dengan layanan terkait lisensi.

Undang-undang tersebut dikembangkan setelah dua tahun melakukan brainstorming untuk memastikan bahwa regulasi memenuhi standar peraturan di Singapura.

Peraturan crypto baru ini juga mengikuti pedoman 2019 yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) Singapura.

Kerangka kerja pengawasan yang disarankan oleh FATF juga ditampilkan dalam kode baru. Peraturan crypto baru untuk Singapura yang bersifat evolusioner dan akan membawa perubahan yang diperlukan seiring berjalannya waktu. Kita lihat saja!