Joe Biden Siap ‘Bongkar’ Regulasi Crypto

Joe Biden ingin mengklarifikasi semua regulasi termasuk crypto – mengambil kesempatan yang lebih baik untuk mengontrol industri ini.

Nampaknya, dalam beberapa minggu ke depan, White House akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatur cryptocurrency sebagai masalah keamanan nasional. Hal ini akan meningkatkan skala prioritas berbagai lembaga federal untuk memantau ekosistem crypto.

Barron melaporkan, keamanan nasional Amerika Serikat secara esensial akan lebih memperhatikan koordinasi antara semua cabang dan pemerintahan untuk membedakan dan memberikan batasan-batasan untuk setiap entitas yang terlibat.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, terjadi perbedaan pendapat di beberapa aspek industri crypto dengan penggunaan mata uang crypto dalam transaksi.

Beberapa pihak yang banyak memberikan pengaruh terhadap industry crypto sejauh ini adalah IRS, CFTC, SEC, dan OCC. Dalam kesempatan lain, bahkan lembaga hukum juga sudah bergerak secara terpisah dengan agenda serupa – seakan ingin memecah-belas privasi industri crypto.

Anonimus memberitahu Barron jika Joe Biden dan penasehatnya ingin mencapai kesatuan pemikiran yang tidak tercapai oleh pemerintahan sebelumnya : hal ini dirancang untuk melihat asset digital secara holistic dan mengembangkan serangkaian kebijakan yang konheren dengan apa yang pemerintah lakukan.

Beberapa departemen akan terlibat dalam membuat pedoman untuk regulasi cryptocurrency, stablecoin, dan juga NFT, diantaranya The State Department, Treasury Department, National Economic Council, Council of Economic Adviser, dan juga The White House National Security.

Sumber anonimus itu juga menegaskan bahwa Biden sangat percaya bahwa sinkronisasi dengan negara-negara lain sangat dibutuhkan dalam mengatur hal ini.

Upaya Joe Biden untuk mengontrol ekosistem cryptocurrency terlihat mencurigakan oleh para peminat crypto yang bergelut dengan tekhnologi ini sehari-hari.

Tahun lalu, para pengusaha memberikan sinyal kemungkinan risiko RUU Infrastruktur yang mungkin membuat dompet terdesentralisasi, DeFi protokol, dan lainnya di dunia crypto tidak bisa berfungsi dengan benar jika dianggap sebagai broker.

Menurut Jerry Brito dari Coincenter, hal itu bisa berbahaya bagi crypto, karena memberi Menteri Keuangan kekuatan untuk mengendalikan crypto secara sepihak dan melarang transaksi hingga melibatkan lembaga keuangan lainnya ke dalam transaksi crypto.

Untuk membaca lebih lanjut, klik ini.